 |
| Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Madiun Proyek Alat Penerangan Jalan. Foto: PT PII |
MINESAFETY -- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Persero, salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan RI melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yaitu Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Adapun beberapa perjanjian tersebut yaitu Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Madiun selaku PJPK dan PT Tri Tunggal Madiun Terang selaku BUP, Perjanjian Penjaminan antara PT PII (Persero) dan PT Tri Tunggal Madiun Terang, serta Perjanjian Regres antara Pemerintah Daerah Madiun dan PT PII (Persero).
Dengan ruang lingkup meliputi pembangunan baru (tanpa retrofit), pengoperasian, dan pemeliharaan terhadap 7.458 titik yang tersebar di Jalan Nasional, Jalan Kabupaten Utama dan Jalan Perkotaan. KPBU Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun ini merupakan KPBU APJ pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan tahapan transaksi.
Komitmen PT PII dalam penjaminan infrastruktur ini ditandai dengan penandatanganan beberapa Perjanjian oleh Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo, Bupati Madiun Ahmad Dawami selaku Penanggung jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Selasa (20 September 2022).
Direktur Utama PT PII, M. Wahid Sutopo menyatakan bahwa proyek APJ di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin oleh PT PII, dengan bekerja sama dengan pemerintah tingkat kabupaten dan mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi.
.jpg)
Proyek ini, kata Sutopo, menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek. Dia berharap, hal tersebut dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU.
Selain itu, dukungan korporasi kepada proyek ini juga merupakan komitmen dalam mendukung proyek dengan manfaat penghematan energi dalam rangka mendukung green infrastructure, serta mampu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini.
"Kami mengapreasiasi upaya Kabupaten Madiun melakukan upaya penerapan alternative financing melalui KPBU sehingga berhasil menjadi Kabupaten pertama yang menerapkan SPBU dengan Bupati sebagai PJPK," kata Sutopo dikutip Minesafety.
Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi terlaksananya kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pelaksanaan Proyek APJ ini.
"Kebutuhan akan APJ ini merupakan upaya Pemkab Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas. Upaya ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Madiun untuk mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif. Revitalisasi APJ ini juga mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam melakukan efiensi energi dari pergantian lampu yang lebih hemat energi," kata Ahmad Dawami.
Dia berharap dampak sosial, ekonomi, keamanan yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya penerangan jalan yang memadai.
"Maka akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi. Mudah-mudahan jika angka kriminalitas dan kecelakaan turun, investor akan semakin tertarik untuk masuk ke sektor jasa di Kabupaten Madiun," ucapnya.
Editor: Yanuarius Viodeogo