 |
| Kadis ESDM Kalsel Isharwanto |
BANJARMASIN – Masih adanya sejumlah perusahaan pertambangan
di Kalimantan Selatan yang abai terhadap aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) membuat Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi tersebut
menggandeng Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia (APKPI) untuk
mengkampanyekan budaya K3 dan Keselamatan Operasi (KO).
Hal tersebut terungkap saat Webinar yang dilaksanakan DPW
APKPI Kalimantan Selatan yang mengangkat tema Pengelolaan Keselamatan
Pertambangan dan Kepemimpinan, Sabtu (25/9/2021).
“Asosiasi ini memang didirikan dengan tujuan agar pekerja
tambang sehat, pekerja tambang selamat, dan efisien operasional di wilayah
pertambangan. Kami tidak hanya menaruh perhatian di Keselamatan Kesehatan Kerja
(K3) tapi juga Keselamatan Operasional (KO), yaitu segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien dan produktif,”
kata Direktur APKPI Alwahono ketika memberikan sambutan pada acara webinar
tersebut.
Menurut dia dalam organisasi APKPI ada yang dikenal dengan
istilah resilient safety leadership bahwa tingkat keselamatan kerja di
pertambangan dari tingkat dasar sampai resilient yaitu keselamatan yang tangguh
di segala kondisi.
Berkenaan dengan itu, Kadis Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM) Kalsel Isharwanto mengajak APKPI bersama-sama membenahi persoalan K3
yang masih terjadi di industri tambang termasuk di Provinsi Kalsel.
Di mana menurut Isharwanto di wilayah Kalsel tidak sedikit
kegiatan tambang yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tapi masih abai
terhadap keselamatan kerja. Mulai penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD),
sarana kerja yang uzur, sarana kerja tidak terawat dan minim sanksi internal
perusahaan.
"Kadang kami disepelekan, contoh kasus ada salah satu
kabel listrik di lokasi tambang terkelupas lalu mereka menjawab tidak apa, pak.
Padahal di situ ada aliran listrik. Kami berharap Keberadaan APKPI menjadi
jawaban keselamatan pertambang di Kalsel bercermin pada Good Corporate
Governance (GCG)," kata Isharwanto.
Diskusi tersebut diselenggarakan oleh DPW APKPI Kalimantan
Selatan dihadiri Direktur APKPI Pusat Alwahono, Kabid Mineral Batubara Dinas
ESDM Kalsel Gunawan Harjito, Ketua DPW Kalsel Rischa Lavinia, Ketua APKPI
Bidang humas & Public Safety Rusdi Husin dan anggota APKPI.
Isharwanto mengutarakan pihaknya sudah sering menegur para
pemilik tambang agar tidak menyepelekan hal-hal mendasar yang berpotensi
menyebabkan kecelakaan kerja.
Namun di lapangan, dia melihat masih ada pemilik tambang dan
pekerjanya tidak mau memperbaiki persoalan di lapangan walau kejadian
kecelakaan sering terjadi di perusahaan yang sama. Dia menyebutkan pemprov
mencabut IUP yang salah satunya tidak menjalankan kewajiban keselamatan
pertambangan.
"Kalau sudah menjadi budaya maka kecelakaan sekecil
apapun tidak terjadi. Dunia tambang saat ini sudah mengalami kemajuan teknologi
itu bermanfaat supaya efisien dan produktivitas. Teknologi mendukung kompetensi
sumber daya manusia sehingga berdampak positif pelaksanaan keselamatan dan
kesehatan kerja," kata Isharwanto.
Aspek keselamatan kerja di dunia tambang mendapat perhatian
dari Ketua DPW APKPI Kalsel Rischa Lavinia. Perempuan berkacamata ini
mengatakan APKPU hadir sebagai jawaban atas keprihatinan terjadinya kecelakaan
kerja pertambangan di Indonesia.
"Ada beberapa perusahaan yang sudah mampu menjalankan
K3 standar tinggi, tapi ada perusahaan yang masih tertinggal pengelolaan
keselamatan kerja. Kondisi ini membuat kami di APKPI Kalsel mendorong supaya
menjalankan standar yang sama," tuturnya.
Dia berharap kantor Dinas ESDM Kalsel bersama-sama dengan
APKPI mewujudkan budaya keselamatan pertambangan bertaraf internasional sesuai
visi dan misi asosiasi.